anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menyampaikan sistem politik dinasti mesti dibatasi, sebab berpotensi menyandra hak politik umum.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, keberadaan politik dinasti, contohnya seluruh kepala daerah merupakan Salah satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik dan mayoritas dimiliki umum, ujar arwani thomafi pada jakarta, kamis.
arwani menungkapkan, tak mampu dipungkiri jika darah politik mengalir dalam sebuah keluarga, tapi hal tersebut tetap mesti dibatasi supaya memberi kesempatan umum lain menduduki posisi politik tersebut.
misalnya calon pertahana tidak mungkin mencalonkan keluarganya di Salah satu jangka waktu setelahnya, kami tidak akan hak yg dipunya mayoritas publik tersebut tersandra dengan hak dinasti itu, tutur arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti serta berpotensi mempersempit partisipasi umum dengan membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih daripada Salah satu bidang, tak hanya politik, namun mampu merambah ke jenis ekonomi.
untuk tersebut, lanjut arwani, meski darah politik tak bisa dihalangi, namun melalui pembatasan itu, umum baru mempunyai kesempatan mengembangkan demokratisasi dalam sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan itu harus diatur melalui bagus, supaya tak terjadi penyanderaan hak politik publik, tutur arwani.